Tugas 3

ANALISIS SISTEM UKM

“Toko Spare Part Mobil Prima”

Nama     : Ahmad Fadillah

NPM      : 30112426

Info UKM :

Toko Spare Part Mobil Prima merupakan Usaha yang bergerak di Bidang Penjualan Spare Part / Onderdil  Kendaraan, UKM ini berdiri sejak tahun 2007 hingga Sekarang . Toko Spare Part Mobil Prima terletak di Daerah Bekasi tepat nya di Pekayon. Walau UKM ini belum memiliki Cabang namun memiliki Peluang Usaha yang menjanjikan. UKM ini juga mulai merintis usaha lain di satu tempat yang sama yaitu Car Wash .

Sistem Penjualan  Toko Spare Part Mobil Prima:

1.Costumer Datang.

2.Costumer Memilih apa yang ingin di Beli.

3.Jika sudah di Catat serta di Buatkan Bon.

4.Pembayaran ke Kasir.

Kelemahan Sistem :

Lemah nya pengawasan dari Pihak Toko untuk pengambilan Barang oleh Costumer.

Alur Transaksi :

Costumer – Kasir – Keuangan – BOS / Pemilik

Keterangan   :

·         Costumer membayar ke Kasir.

·         Kasir menyetor ke Bagian Keuangan.

·         Keuangan Mencatat / Pembukuan

·        Keuangan memberikan Hasil ke BOS

Informasi Masuk :

·         Data Barang terjual

·         Data Transaksi ( Bon Penjualan /  Pembukuan )

·         Data Keuangan ( Pemasukan )

Informasi Keluar :

·         Data Barang Terjual

·         Data Transaksi ( Bon )

      

       Flowchart :

Read more »

TUGAS 3 SIA

TUGAS 2
1.Sebutkan Jenis - Jenis flowchar dan Perbedaan nya ?

1. Bagan alir sistem (systems flowchart).
2. Bagan alir dokumen (document flowchart).
3. Bagan alir skematik (schematic flowchart).
4. Bagan alir program (program flowchart).
5. Bagan alir proses (process flowchart).

System Flowchart

System flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem

Document Flowchart

Bagan alir dokumen  (document flowchart)  atau disebut juga bagan alir formulir  (form  flowchart)  atau  paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya.

Schematic Flowchart

Bagan alir skematik (schematic flowchart) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah, bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan.

Program Flowchart

Bagan alir program  (program flowchart)  merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derivikasi bagan alir sistem.

Process Flowchart

 Bagan alir proses  (process flowchart)  merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. 

2.Teori DFD , Jenis dan Perbedaan nya ?

TEORI :

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan system sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama Bubble chart, Bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. 

DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. 

JENIS DAN PERBEDAAN :

1. Diagram Alur Data Fisik (DADF) 
DADF lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada (sistem yang lama). Penekanan dari DADF adalah bagaimana prosesproses dari sistem diterapkan (dengan cara apa, oleh siapa dan dimana), termasuk proses-proses manual. 

2. Diagram Alur Data Logika (DADL) 
DADL lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan (sistem yang baru). Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari system yang diusulkan secara logika, biasanya proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. 

Read more »

TUGAS SIA - 2

Tugas 2

1.Perbedaan SIM dengan SIA ?

Perbedaan SIA dan SIM :
• SIA mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan sedang
• SIM mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan semua tipe informasi

2.Perbedaan Akutansi Keuangan dengan Akutansi Manajemen ?

·         Akuntansi Keuangan untuk keperluan manajemen puncak dan pihak luar organisasi.

Produknya          : Laporan keuangan.  

·         Akuntansi Manajemen merupakan tipe akuntasi yang mengolah infromasi keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

Produknya          : Unit Cost.

Perbedaan Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Manajemen adalah :

1.       Dasar pencatatan:

Akuntasi keuangan menggunakan prinsip yang diterima umum sebagai pendoman pengelolaan data sedangkan akuntasi manajemen lebih didasarkan pada logika dan pengalaman.

Akuntasi keuangan dibuat berdasarkan standard an ketentuan yang berlaku, contoh: Standar akuntasi keuangan (SAK).

Akuntasi manajemen tidak ada standarnya, atau ketentuan. Contoh: isntalasi rawat jalan, membuat data mengenai data kunjungan. Dibuat berdasar golongan usia, jenis kelamin, dll. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang lengkap.

2.       Fokus informasi

Akuntasi keuangan mengolah informasi keuangan masa lalu, sedang akuntasi manajemen disamping masa lalu jug amenghasilkan informasi keuangan masa yang akan dating sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.       Lingkup Infromasi

Akuntasi keuangan mengolah dan emnyajikan informasi keuangan secara keseluruhan, sedang akuntasi manajmen menyajikan informasi keuangan bagian-bagian untuk keperluan manajmen.

Yang jadi permasalahan, bagian keuangan tidak dapat menyajikan informasi keuangan secara baik, karena bagian-bagian tidak dapat memberikan informasi dengan alas an bukan tanggungjawab mereka. Sedang akuntansi manajemen, karena melekat secara parsial, tidak dilakuan, atau dilakuakn tapi belum diolah dan menghasilkan informasi .

4.       Sifat Laporan yang dihasilkan

Akuntasi keuangan menghasilkan informasi berupa ringkasan dan berisi informasi yang teliti, sedang akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang lebih rinci dan unsure taksiran lebih dominan. Karena terdapat taksiran, maka diperlukan metode-metode

5.       Keterlibatan dalam Perilaku manusia.

Akuntasi keuangan lebih mementingkan kejadian-kejadian ekonomi, sedang akuntasi manajemen lebih banyak bersangkutan dengan pengukuran kinerja manajemen berbagai jenjang organisasi.

6.       Disiplin sumber yang melandasi

Akuntasi keuangan hanya bersumber dari satu disiplin sumber (ilmu ekonomi), sedang akuntasi manajemen memiliki dua disiplin sumber (ilmu ekonomi dan psikologi social). Seperti untuk kelas 3 kita bicara mengenai kemampuan sedangkan VIP kita bicara masalah kemauan. Karena kemampuan sudah bukan menjadi masalah.

Read more »

Tugas SIA - 1

ANALISIS SIA

CV DAFAKO MOTOR

Nama : Ahmad Fadillah

Kelas : 3DB06

NPM : 30112426

A.    LATAR BELAKANG

Globalisasi menuntut perusahaan untuk bekerja secara maksimal agar dapat bertahan di dunia bisnis yang penuh persaingan. Setiap perusahaan selalu ingin menjadi yang terdepan dalam menjalankan usahanya. Kinerja yang maksimal merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menjadi yang terbaik dalam suatu persaingan dagang.

Hal itu dapat dicapai oleh perusahaan dengan cara meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaa. Keefektifitas dan keefisienan suatu perusahaan dapat diwujudkan bila system dalam perusahaan sudah baik. Oleh karena itu, SIA yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Tanpa perangkat untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi, tidak akan ada cara untuk memutuskan seberapa baik kinerja perusahaan. Setiap organisasi juga perlu menelusuri pengaruh-pengaruh berbagai aktivitas atau sumberdaya yang berada dibawah pengawasannya. Informasi tentang pelaku yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut penting untuk menetapkan tanggung jawab dari tindakan yang diambil.

Oleh karena itu, universitas yang mensyaratkan mahasiswa program akuntansi dan system informasi untuk mempelajari SIA. Untuk lebih memahami penerapan SIA dalam sebuah perusahaan dan untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah SIA maka  kami mencoba untuk menganalisis SIA yang ada pada CV. Dafako Motor, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa penjualan dan pembelian motor bekas di kota Padang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah Sistem Informasi Akuntansi pada CV. Dafako Motor telah berjalan sesuai dengan prosedur ?

C. STUDI KASUS

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan system informasi akuntansi pada CV. Dafako Motor Padang.

D.COMPANY PROFILE

1.    Sejarah Singkat Perusahaan

CV Dafako Motor adalah sebuah perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang jasa jual beli sepeda motor bekas. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Syafrizal pada tahun 2009, yang berlokasi di Jln Asra No 42 Tunggul Hitam, Padang.

Awal mula berdiri perusahaan ini di mulai dari keinginan pemilik untuk mendirikan sebuah bisnis sampingan, yang dimulai dari menjual sparepart, dan berlanjut hingga pemilik mendirikan sebuah perusahan jual beli motor bekas.

2.    Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

CV Dafako Motor Motor memiliki beberapa visi dan misi yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Visi yang ada mengambarkan bagaimana kondisi perusahaan yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah tugas yang harus dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan oleh perusahaan, dan dalam rangka mencapai visi dari perusahaan. Di bawah ini akan dipaparkan visi dan misi dari CV Dafako Motor untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif.

Visi

·         Menjadi perusahaan yang terkemuka dan menciptakan nilai bagi pelanggan.

Misi

• Memenuhi kebutuhan pelanggan.
• Menyediakan produk yang berkualitas.
• Mengutamakan kinerja yang profesional dan berintegritas.
• Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Nilai-nilai

• Kepuasan Pelanggan
• Profesionalisme
• Integritas
• Kerjasama Tim

E.ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUTANSI

Analisis Arus Dokumen

Dokumen kertas dan formulir yang digunakan dalam kegiatan penjualan CV Dafako Motor adalah sebagai berikut :

1)      Surat Bukti Pembelian/ Surat Jalan (Lihat L.1.1)

Surat yang menekanan bahwa kendaraan tersebut telah dibeli secara sah, dan surat ini menjadi pengantar untuk mengambil BPKB kendaraan yang telah dibeli dalam pelelangan.

2)      Kwitansi  (lihat L.1.2)

adalah bukti pemabayaran yang dibuat oleh pihak penerima dana sejumlah uang atau cek untuk suatu transaksi atau kegiatan usaha, kemudian diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran tersebut.

3)      Surat Pesanan/ purchase order (lihat L.1.3)

Purchase Order digunakan oleh Bagian Pembelian untuk mengecek dan menghitung barang yang diterima dari Supplier.

4)      Laporan Penerimaan Barang (lihat L.1.4)

Laporan Penerimaan Barang dibuat oleh Bagian Pembelian apabila barang yang diterima dari Supplier telah cocok dengan Purchase Order

5)      Surat Berita Acara

Analisis Proses Bisnis

Dalam melakukan pemasaran dan penjualannya mencangkup area Padang. Perusahaan dalam memproses dan mengolah data-datanya menggunakan cara manual. Penjualan dalam CV Dafako Motor terdiri atas penjualan tunai dan penjualan kredit.

Arus Transaksi Perusahaan

Pelanggan memesan/membeli motor dengan cara datang langsung ke CV Dafako Motor dan melakuan penawaran terhadap motor yang diinginkan. Kemudian apabila harga telah disepakati, pelanggan dapat membayar langsung kendaraan tersebut secara cash ataupun kredit , dimana pengajuan kredit harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank/Finance.

Pembelian kendaraan dapat juga dilakukan melalui pemesanan via telepon. Pembelian hanya berlaku untuk pelanggan tetap/ pelanggan lama perusahaan yang telah dipercaya. Sebelum kendaraan dikirim, pembayaran kendaraan telah dilakukan terlebih dahulu secara langsung maupun via transfer.

Setelah kendaraan dikirimkan kepada pelanggan, bagian pengiriman memberikan rangkapan order pengiriman kepada sistem penagihan untuk mendokumentasikan pengiriman dan untuk memungkinkan dilakukan proses penagihan. Kendaraan  yang dikirim kepada pelanggan dikirimkan dari perusahaan ke lokasi pengiriman oleh tenaga penjual.

Pembayaran cek dan dokumen lainnya dikirim ke sistem aplikasi akuntansi untuk diproses. Para pelanggan mengirimkan penbayaran melalui rekening mereka kepada perusahaan. Bukti penerimaan kas diproses oleh sistem akuntansi secara manual.

Analisis Siklus Pendapatan

Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan kendaraan dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut.

Prosedur yang ada di CV Dafako Motor dibagi menjadi empat prosedur yaitu prosedur penerimaan pesanan, prosedur penagihan, prosedur penerimaan pembayaran, dan prosedur retur dari pelanggan.

·         Entri Pesanan Penjualan

Pada prosedur penerimaan pesanan pelanggan, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui bagian staf penjualan yang melakukan penawaran kendaraan atau dengan menelepon perusahaan, staf tersebut akan menuliskan pesanan pelanggan ke dokumen sales order (SO). SO mempunyai rangkap empat. Pembagian rangkap pertama diberikan kepada pelanggan, rangkap kedua diberikan kepada owner sebagai manajer, rangkap ketiga diberikan kepada bagian accounting dan finansial, dan rangkap keempat dijadikan arsip. Bagian accounting akan membuat laporan penjualan yang memuat besarnya penjualan pada periode tertentu. manajer akan memproses SO yang ada dengan menyiapkan kendaraan yang tersedia di gudang sesuai permintaan dan membuat surat jalan (SJ). Bagian mekanik akan melakukan pengecekkan atas kendaraan-kendaraan tersebut lalu melaporkan kepada manajer. Manajer akan mencocokkan dengan SO yang ada, dan membuat SJ. SJ mempunyai empat rangkap. Rangkap pertama akan diberikan kepada pelanggan dengan ditempel di kendaraan yang sudah di-packing, rangkap kedua diberikan kepada staf pengiriman, atau bagian ekspedisi yang bersangkutan. Rangkap ketiga diberikan kepada bagian accounting dan finasial, dan rangkap keempat akan dijadikan arsip oleh manajer. Kepala accounting di bagian accounting dan finansial akan memproses SO dan SJ yang telah ada.

·         bagian hutang dan piutang oleh staf accounting. SO dan SJ tadi akan diproses lebih lanjut oleh staf accounting untuk dibuatkan faktur. Faktur yang dibuat mempunyai tiga rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada pelanggan dengan ditempel beserta SJ di kendaraan yang akan dikirim, rangkap kedua diberikan kepada Manajer untuk penagihan, rangkap ketiga akan dijadikan arsip oleh bagian accounting dan finansial. Staf accounting akan membuat laporan piutang rincian per konsumen, yang memuat saldo akhir pelanggan pada akhir bulan

·         Pada prosedur penagihan, accounting akan memberikan rangkap SJ dan faktur kepada manajer untuk melakukan penagihan kepada pelanggan. Accounting juga akan membuat laporan penagihan yang mencangkup nama pelanggan, jenis kendaraan yang telah dibeli dan nominal yang harus dibayarkan. Laporan ini akan dibawa juga oleh manajer untuk memudahkan menandai pelunasan dari pelanggan. manajer membawa tiga buah dokumen tersebut untuk melakukan penagihan. Setiap pembayaran dari pelangan akan diisi didalam laporan penagihan sejumlah pembayaran pelanggan. Pelanggan yang sudah membayar lunas hutangnya akan menerima SJ dan faktur. Pelanggan yang masih mengkredit hutangnya maka staf akan mencatatnya di faktur dan laporan penagihan sejumlah pembayaran pelanggan dan membawa kembali faktur dan SJ tersebut. Faktur dan SJ akan diberikan kepada pelanggan apabila pelanggan tersebut sudah melunasi semua hutangnya dalam faktur tersebut.

·         Pada prosedur penerimaan pembayaran, manajer memberikan total pembayaran pelanggan kepada bagian akuntan. akuntan akan membuat bukti kas masuk (BKM), apabila ada pembayaran dari pelanggan baik secara tunai ataupun tranfer. manajer memberikan laporan penagihan beserta SJ dan faktur yang masih dibawa kembali, kepada staf accounting atas piutang. Staf accounting untuk piutang akan mencocokkan faktur (jika masih ada) dengan pencatatan dalam laporan penagihan dan mencocokkan juga dengan BKM yang dibuat. Staf accounting akan merekap hasil laporan piutang yang sudah tertagih dan piutang yang masih belum tertagih, lalu memberikan laporan tersebut kepada manajer.

Analisis Siklus Pengeluaran

Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran kendaraan dan jasa. Tujuan utama dalam siklus ini adalah meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Prosedur yang ada di CV Dafako Motor dibagi menjadi empat prosedur yaitu:

·         Memesan kendaraan

Aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Metode pengendalian persediaan pada CV Dafako Motor yaitu kuantitas pesanan ekonomis [EOQ]): Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan dan kekurangan persediaan. Metode-metode pengendalian persediaan berupa JIT (just in time) berusaha untuk meminimalkan, jika bukan menghilangkan, baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Persediaan juga di peroleh melalui kegiatan lelang motor.

·         Menerima dan menyimpan kendaraan

·         Pembayaran

Pembayaran berdasarkan purchase order (PO) yang telah disepakati dengan supplier dan atau pihak lelang kendaraan..

F.KESIMPULAN

Dalam melaksanakan kegiatan transaksi Penjualan kredit CV Dafako Motor masih menggunakan kwitansi. Hal ini menunjukan bahwa adanya bukti pembayaran dari pelanggan sehingga perusahaan dapat mengecek batas kredit serta jumlah piutang pelanggan secara cepat, tepat waktu dan akurat

Di Karenakan terdapat kekurangan pada SIA CV Dafako maka ada beberapa Hal yang harus di lakukan , di antara nya :

1.      Untuk ke depan, sistem informasi akutansi penjualan ini diharapkan tidak hanya untuk penjualan kredit saja tetapi bisa untuk kegiatan transaksi lainnya sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang terbaik dan memberikan kemudahan pada customer dalam proses penjualan sepeda motor secara kredit yang dilakukan oleh CV. Dafako Motor.

2.      Diharapkan sistem informasi yang dibangun dapat memberikan kemudahan pada (user), serta dilengkapi dengan menggunakan media seperti harddisk, flashdisk atau cd dan lain sebagainya sehingga proses penyimpanan data tidak perlu lagi memakan banyak tempat.

SUMBER : http://www.slideshare.net/aghasatucintaselamanya/done-29596063

TERIMA KASIH

Read more »

KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi PraOrde Baru

Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang riil dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet dan, Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik menarik  antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan,  pihak kedua mncoba menarik pihak pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan.

Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata begitu juga peran militer.

Akhirnya massa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antar elit dan antar partai politik di satu sisi, serta di sisi lain  akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antar elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan  setiap kabinet dalam merealisasikan  programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral  dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi, dan diberlakukanya UU Darurat pada tahun 1957, maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah mulai.

Periode demokrasi terpimpin ini  secara dini dimulai dengan terbentuknya  Zaken Kabinet pimpinan Ir. Juanda pada 9 April 1957, dan menjadi tegas setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan presiden, dan secra signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan Suprastruktur dan infrastruktur  politik dikendalikan  secara hampir penuh oleh presiden. Dengan ambisi yang besar PKI mulai menmperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965, kemudian mulailah pada massa orde baru.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan, antara lain:

1. Stabilitas pemerintah dalam 20 tahun  bereda dalam kedaan memprihatinkan. Mengalami 25 pergantian kabinet, 20 kali pergantian kekuasaan eksekutif dengan rata-rata satu kali pergantian setiap tahun.
2. Stabilitas politik sevara umum memprihatinkan. Ditandai dengan kuantitas konflik politik yang amat tinggi. Konflik yang bersifat ideologis dan primordial dalam masa 20 tahun pasca merdeka.
3. Krisis ekonomi. Dalam masa demokrasi parlementer krisis dikarenakan karena kabinet tidak sempat untuk merealisasika program ekonomi karena pergantian kekuasaan yang sering terjadi. Masa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi karena kegandrungannya terhadap revolusi serta urusan internasional sehingga kurangnya perhatian disektor ekonomi.
4. Perangkat kelembagaan yang memprihatinkan. Ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik menjaadikan birokrasi tidak terurus.

1. Perkembangan Demokrasi  Masa Revolusi Kemerdekaan.

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan  baru terbatas pada interaksi  politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

2. Perkembangan demokrasi  parlementer (1945-1959)

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah  yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini  merupakan contoh konkret  dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi  dalam proses rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.

Demokrasi parlementer gagal karena (1) dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah;(3) persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan.

3. Perkembangan Demokrasi  Terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama  pada waktu itu, yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik  yang utama dari demokrasi terpimpin adalah: menggabungkansistem kepartaian, dengan  terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik  nasionall menjadi sedemikian lemah, Basic Human Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semnagt anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. (Sunarso, dkk. 2008:132-136)

Perkembangan Demokrasi  dalam Pemerintahan Orde Baru

Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru  ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru.

Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan danproses formulasi kebijakan. Kedaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yangkuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Pemberontakan G-30-S/PKI merupaka titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah. Beberapa karakteristik pada masa orde baru antara lain: Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamper ridak pernah terjadi. Kedua, rekruitmen politik bersifat tertutup. Ketiga, PemilihanUmum. Keempat, pelaksanaan hak dasar waega Negara. (Rukiyati, dkk. 2008:114-117)

Perkembangan Demokrasi  Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang).

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana-kan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakunya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik tang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

Sumber : http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-indonesia/

Read more »

KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM WARGA NEGARA DI BIDANG POLITIK

KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM WARGA NEGARA DI BIDANG POLITIK

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan serta oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Di Indonesia , hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban) digambarkan dalam UUD 1945 Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hal dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan pada pasal 31 dijabarkan kedalam UU No 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara
dalam UUD 1945 hasil amandemen I telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia yaitu pada pasal 28 I – J UUD 1945

Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia dapat dicantumkan didalam undang-undang dasar negararepublik Indonesia.Hak Warga Negara Warga negara berhak mendapatkan kebahagian dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulatan, adil, dan makmur. Warga negara berhak berkehidupan kebangsaan yang bebas, serta rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

Hak politik merupakan salah satu hak dasar warga negara dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan warga, sudah barang tentu, dengan alasan apapun tidak bisa menghilangkan hak politik warga negara. Apalagi disebabkan oleh persoalan mekanisme atau prosedur demokrasi. Selain itu, hak politik warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang harus di laksanakan, tanpa kecuali.

Rakyat dalam kewajiban politik mempunyai hak sebagai berikut

§  Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum

§  Ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan

§  Menjadi elemen penting dalam aspek politik

§  Berkewajiban mengikuti politik praktis

§  Berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melanggar

Berikut ini ada pemasalahan yang berkaitan dengan hak warganegara dalam bidang politik:

Pemilukada DKI Jakarta 2012, ternyata menghadirkan kenyataan baru yang potensial menghilangkan atau melenyapkan hak politik warga negara. Warga negara yang memberikan dukungan sebagai hak politik pada bakal pasangan cagub-cawagub yang maju lewat jalur perseorangan atau independen; menemui rintangan oleh prosedur demokrasi. Hal ini bisa dilihat dalam dua soal yang sangat rawan menghilangkan hak politik warga negara.

Dalam juknis yang diterbitkan KPUD DKI Jakarta, yang menerbitkan tentang petunjuk dan aturan proses verifikasi faktual terdapat dua hal yang mengganjal selain potensial merenggut atau menghilangkan hak politik warga negara.

Pertama, soal kedatangan pendukung dari masing-masing bakal cagub-cawagub dalam proses verifikasi faktual akan langsung dianggap gugur jika tidah hadir dalam proses verifikasi faktual. Padahal, para pendukung telah memberikan dukungan KTP dan tanda tangan dalam form dukungan yang sesungguhnya sudah lebih dari cukup sebagai bukti dukungan secara yuridis maupun politis.

Karena aturan semacam itu, maka kemungkinan besar tidak sedikit hak politik warga negara akan hilang. Secara logika rasional, tahapan ini sesungguhnya, sangat tidak mungkin dilakukan. Selain cakupan wilayah dan jumlah yang diverifikasi sangat besar, petugas proses verifikasi faktual pun tidak akan  pernah mencukupi. Bayangkan saja, setiap kelurahan hanya tersedia tiga orang Panitia Pemungutan Suara yang dibebani untuk melakukan konfirmasi ulang mengenai kebenaran dukungan yang diberikan warga. Hal yang mustahil.

Kedua, soal KTP kadaluwarso. KTP sesungguhnya tidak lebih sekadar soal administrasi yang nyaris tak ada sangkut pautnya dengan hak politik warga negara. Ironisnya, dalam juknis yang diterbitkan KPUD, jika terdapat dukungan KTP dari warga yang kadaluwarso dinyatakan gugur. Oleh karena itu, tidak sedikit pendukung yang potensial kehilangan hak politiknya karena perihal ini. Program E-KTP yang tak kunjung usai, menjadi penghalang mengapa tidak sedikit KTP pendukung yang kadaluwarso. Akibatnya, hak politik potensial lenyap karena prosedur yang sesungguhnya mencederai demokrasi ini.

Oleh karena itulah, kita harus mengubah pola pikir dan tindakan dalam mengawal  proses demokratisasi di Tanah Air, tak terkecuali dalam perhelatan Pemilukada DKI Jakarta 2012.

Kita harus segera beranjak dari paradigma demokrasi prosedural menuju demokrasi subtansial. Untuk menuju arah itu, sudah tentu, kita perlu melakukan pembenahan terus menerus agar subtansi demokrasi tidak dipenjara oleh prosedur demokrasi.

Hak politik warga negara sangat jelas merupakan hak konstitusi, dan karena itu, tak boleh ada aturan yang justru potensial mengancam hilangnya hak politik warga negara. Demokrasi yang  merupakan cermin dari representasi-dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat-seyogyanya dapat menjadi acuan dan komitmen para pegiat demokrasi. Penyelamatan hak politik warga negara, karena itu, mendesak dan mutlak untuk dilakukan, tidak terkecuali dalam pesta demokrasi Pemilukada DKI Jakarrta yang akan menjadi barometer politik di republik ini.

Sumber : http://7kuadrat.blogspot.com/2012/04/hak-dan-kewajiban-hukum-warga-negara.html

Read more »